Di Indonesia, backlog saat ini mencapai 12,7 juta unit. Selain itu, setiap tahun, ada penambahan sekitar 600-800 ribu keluarga baru, yang membuat kebutuhan akan rumah semakin meningkat.

Strategi Pengurangan Backlog

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyebutkan beberapa langkah pemerintah untuk mengurangi backlog tersebut. Upaya dapat dilakukan dari segi penawaran (suplai) dan permintaan (demand).

Dari sisi penawaran, upaya yang dilakukan termasuk institusionalisasi rumah hijau untuk menyediakan rumah yang terjangkau dan ramah lingkungan, serta kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk rumah susun terutama di area pusat kegiatan atau Transit Oriented Development (TOD).

Pemerintah juga memanfaatkan tanah Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) serta berkolaborasi dengan bank tanah untuk menyediakan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah vertikal di atas tanah BMN.

Dari sisi permintaan, langkah-langkah termasuk reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien, ekspansi pembiayaan hijau perumahan bagi MBR melalui Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP), pengembangan skema pembiayaan melalui dana abadi perumahan, skema sewa beli, KPR bertahap, dan KPR bertenor panjang hingga 35 tahun.

Selain itu, perluasan penyediaan hunian yang terjangkau melalui ekosistem rumah sewa dan perluasan KPR FLPP dan KPR Tapera. Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit rumah, serta dana lainnya untuk subsidi bantuan uang muka dan pembayaran administrasi.

Untuk tahun 2024, alokasi dana FLPP direncanakan sebesar Rp13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah, dengan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP agar dapat mencapai target program tahun 2024.