Eks-bos OJK Ungkap Tantangan Ekonomi Global di Era Pascapandemi

Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2024 sekaligus mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017 – 2022, Wimboh Santoso, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dunia usaha pascapandemi Covid-19.

Salah satu tantangan utama yang disebutkan adalah tingginya suku bunga acuan. Tantangan ini muncul sebagai dampak dari kondisi hiperinflasi yang mencerminkan permintaan yang tinggi setelah pandemi Covid-19.

Tantangan Ekonomi 2024: Kenaikan Suku Bunga dan Geopolitik

Dalam sambutannya di ajang BIA 2024 pada Kamis (13/6/2024), Wimboh menjelaskan bahwa hiperinflasi ini merupakan refleksi dari permintaan yang kuat akibat ekspansi anggaran pemerintah selama masa pandemi Covid-19 yang defisitnya luar biasa besar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya (Bisnis.com, 14 Juni 2024). Akibatnya, bank sentral di Amerika Serikat (AS) harus menaikkan Fed Fund Rate (FFR), yang kemudian diikuti oleh bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Wimboh mengamati bahwa suku bunga acuan The Fed yang tetap tinggi untuk waktu yang lama atau dikenal dengan istilah "higher for longer" juga berdampak pada suku bunga BI Rate yang bertahan di atas 6%. "Kenaikan suku bunga ini menjadi tantangan bagi para pebisnis, yang terus menunggu kapan suku bunga akan turun," lanjutnya.

Kondisi inflasi di Amerika Serikat yang belum sesuai harapan membuat negara tersebut belum berani menurunkan Fed Fund Rate (FFR). Meskipun demikian, dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) terdapat indikasi bahwa FFR akan diturunkan sekali pada akhir tahun ini.

Wimboh bersama para pelaku usaha berharap agar penurunan FFR terjadi lebih cepat. Tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya datang dari suku bunga, tetapi juga dari konflik yang terjadi, baik antara Rusia dan Ukraina maupun di Timur Tengah. "Ini adalah yang kita sebut ketidakpastian. Sehingga para pengusaha mau tidak mau dituntut untuk lebih gesit dalam menghadapi ini dan melihat ke dalam bagaimana supaya lebih kuat menghadapi ketidakpastian," jelasnya.

Oleh karena itu, Wimboh menyatakan bahwa kehadiran Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2024 menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui tema "Agility in Uncertainty" atau Ketangkasan dalam Ketidakpastian, acara ini sangat relevan mengingat dinamika perekonomian global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Tema ini juga mencerminkan bagaimana para pelaku industri harus beradaptasi dengan cepat dan efektif untuk tetap bertahan dan berkembang selama lima tahun terakhir, di mana kondisi ekonomi sering berubah.

Selain menghadapi tantangan ekonomi global, para pelaku industri juga harus bersiap menghadapi tahun politik di Indonesia. Hal ini menambah lapisan ketidakpastian yang harus dihadapi oleh dunia usaha. Melalui tema ini, BIA 2024 mengajak seluruh pelaku industri untuk lebih tangkas dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Harapan dalam BIA 2024

Penjurian Bisnis Indonesia Awards 2024 dilakukan oleh sejumlah pihak yang berkompeten, antara lain Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 dan Wakil Menteri Keuangan periode 2014-2019, Mardiasmo. Selain itu, terdapat juga Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ekonomi (KSSK) periode 2008-2009, Raden Pardede, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2014-2019, Rudiantara, dan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG), Lulu Terianto.

Dengan kehadiran juri-juri yang berpengalaman ini, BIA 2024 diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi. Penghargaan ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi dunia usaha untuk terus berinovasi dan memperkuat ketahanan mereka di tengah ketidakpastian global. 

Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2024 menjadi simbol pengakuan atas ketangkasan dan adaptabilitas perusahaan-perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks dan dinamis. Acara ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia.