Buntut Judi Online (Judol), OJK Tutup 8.000 Rekening Termasuk dalam CIF yang Sama

2024-11-01 10:47:52

source : https://www.canva.com/design/DAGVOt7CnEU/nGnZoJAaDKhrUR8Aspbsbg/view?utm_content=DAGVOt7CnEU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan telah menutup 8.000 lebih rekening terkait judi online. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan menuturkan rekening yang ditutup merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

"OJK juga meminta meminta perbankan menutup data rekening dalam satu dokumen Customer Identification File (CIF)," kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11/2024). Judi online menjadi perhatian pemerintah karena mengganggu kehidupan masyarakat dan perekonomian.

Kemarin (31/10/2024), Kepolisian menangkap sejumlah pegawai Menkomdigi karena terlibat judi online. Dilansir Antara, Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Bekasi, Jawa Barat. "Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, hari ini.

Ade Ary menjelaskan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir.Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online. "Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan, kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," katanya.

Saat ini pihaknya sedang melakukan penggeledahan di sebuah ruko Jalan Rose Garden, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa penyidik Kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judi daring (online). "

Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” kata Trunoyudo kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10). Ia mengungkapkan, penyidikan ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi Bareskrim Polri. Namun dia belum merinci detail pegawai Komdigi yang diperiksa terkait kasus judi daring itu.

"Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Karena itu, tunggu hasilnya dari penyidik," katanya. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan komitmennya dalam pemberantasan judi online di Indonesia dan menyatakan kooperatif, mendukung dan mengikuti langkah hukum atas pemeriksaan dari Polri terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum atas pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online dan menginstruksikan jajarannya lainnya agar kooperatif apabila dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut."Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami," tegas Meutya dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (31/10).

Kesimpulan

Buntut Judi Online (Judol) menunjukkan betapa besar signifikan yang diberikan terhadap sektor keuangan di Indonesia, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup 8.000 rekening yang terlibat, termasuk dalam satu CIF (Customer Information File) yang sama.

Tindakan tegas ini mencerminkan komitmen OJK dalam memberantas praktik perjudian online yang ilegal dan melindungi masyarakat dari risiko finansial. Penutupan rekening ini juga menegaskan pentingnya regulasi yang ketat dalam industri keuangan untuk mencegah penyalahgunaan.

Kedepannya, diharapkan langkah-langkah serupa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online dan mendorong tindakan preventif untuk menjaga integritas sistem keuangan di Indonesia.