Diisukan Buat Bank Baru, Ketua PP Muhammadiyah Buka Suara

Setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memindahkan dana simpanan dan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI ke bank syariah lainnya, muncul wacana bahwa salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu akan mendirikan bank syariah besar.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengungkapkan bahwa wacana ini sebenarnya telah lama berkembang di kalangan anggota dan pimpinan Muhammadiyah. Keinginan untuk memiliki bank syariah yang dikelola oleh Muhammadiyah sendiri sudah ada sejak lama.

"Ini bukanlah ide baru, tapi sudah lama menjadi pembicaraan," ujar Anwar pada Rabu (3/7/2024).

Sebagai informasi, Muhammadiyah pernah memiliki bank umum pada tahun 2002, yaitu Bank Persyarikatan Indonesia (BPI). Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi bank tersebut memburuk hingga akhirnya diambil alih oleh Bank Bukopin.

Menurut Anwar, saat ini Muhammadiyah terus berkontribusi dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. "Untuk itu, Muhammadiyah telah membangun beberapa BPR (bank perekonomian rakyat) yang kini sudah dikonversi menjadi BPR Syariah," katanya.

Meski demikian, mengembangkan kembali bank umum seperti BPI pada 2002 saat ini belum memungkinkan. "Namun, pemikiran untuk memiliki bank umum sudah ada sejak lama," tambah Anwar.

Pemindahan Dana dari BSI

Wacana mendirikan kembali bank syariah oleh Muhammadiyah ini mencuat seiring dengan pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI ke bank syariah lainnya. Beredar surat dari PP Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bertanggal 30 Mei 2024.

Surat tersebut berisi permintaan untuk merasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI ke bank syariah lain, seperti PT Bank KB Bukopin Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., dan lainnya. 

Anwar Abbas mengatakan bahwa di balik instruksi pengalihan dana dari BSI ini, PP Muhammadiyah memiliki komitmen tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi masalah keuangan mereka.

"[Ini dilakukan] agar Muhammadiyah bisa berkontribusi untuk menciptakan persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika berhubungan dengan Muhammadiyah," ujarnya dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (5/6/2024).

Muhammadiyah telah mulai mengalihkan dananya dari BSI mengikuti instruksi surat edaran tersebut. Berdasarkan pemberitaan Bisnis, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya mulai memindahkan dana AUM secara bertahap.

PWM Jawa Barat juga telah mengadakan rapat pleno terkait tindak lanjut dari instruksi PP Muhammadiyah untuk pemindahan dana dari BSI ke bank syariah lain.

Dalam langkah terbaru, PP Muhammadiyah juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank BCA Syariah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa MoU ini akan memberikan dampak positif, yaitu peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurutnya, poin peningkatan taraf hidup rakyat ini sering terabaikan. Dia pun berpesan agar perbankan, terutama yang dimiliki oleh negara, memperhatikan poin tersebut. “Hakikat dan keberadaan perbankan harus direkonstruksi, sehingga dalam menyalurkan dana dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).

Haedar berharap negara hadir dan mengatur agar hal itu bisa direalisasikan oleh perbankan. Dia optimistis bahwa semua pihak ingin merealisasikan hal tersebut, namun beberapa pihak memiliki dinamika masing-masing yang berdampak pada lupa tujuan semula. “Akibatnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tapi malah kepada segelintir orang,” imbuhnya.

Haedar juga menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem atau tatanan birokrasi, Muhammadiyah mendorong perbankan untuk memberlakukan sistem pemerintahan yang baik dan meritokrasi dalam pelaksanaan birokrasi tersebut.

“Muhammadiyah sangat mendukung sistem pemerintahan yang baik dan profesional. Mengangkat orang sesuai dengan keahliannya, karena jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, akan menyebabkan kehancuran,” tuturnya.