Pentingnya Keterlibatan Konsumen dalam Pengawasan Kebijakan Tapera

Kebijakan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menimbulkan banyak penolakan dari pengusaha dan pekerja, salah satunya karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana tersebut.

Ignesz Kemalarta, Kepala Badan Kajian Strategis DPP Realestat Indonesia (REI), mengusulkan sebuah pendekatan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat dengan memasukkan wakil pekerja dan pengusaha dalam lembaga pengelola dana, baik itu Tapera maupun lembaga lainnya.

Menurut Ignesz, hingga saat ini, lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki perwakilan dari pekerja dan pengusaha. Dalam struktur pengelolaan dana, menurutnya, penting bagi pemberi kerja dan pekerja untuk memiliki peran dalam pengawasan dan penggunaan dana. Mereka juga harus memiliki hak untuk menolak aspek-aspek tertentu dalam kebijakan sejak awal.

Komite Tapera Memastikan Akuntabilitas

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengamini bahwa perwakilan publik penting untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan Tapera. Menurutnya, kekurangan perwakilan pekerja dan pengusaha dalam komite BP Tapera bisa menciptakan celah untuk penyelewengan pengelolaan dana.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga setuju bahwa perwakilan konsumen diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan. Menurutnya, pekerja adalah bagian dari konsumen, sehingga perwakilan mereka sangat penting dalam proses pengawasan.

Di sisi lain, Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, menyatakan bahwa komite BP Tapera saat ini terdiri dari beberapa menteri dan OJK, namun belum ada unsur profesional.