Membangun Solusi Terhadap Kontroversi Tapera

2024-06-11 10:48:49

bp tapera dan ombudsman (foto: detik.com)

Ombudsman sedang melanjutkan kolaborasinya dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengenai kebijakan yang sedang menjadi sorotan di masyarakat. Yeka Hendra Fatika, seorang anggota Ombudsman RI, mengusulkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari program Tapera.

Dia menjelaskan bahwa peserta program Tapera akan mendapatkan manfaat yang signifikan, termasuk kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan rumah dengan bunga yang lebih rendah.

Menggagas Perubahan untuk Meningkatkan Manfaat Program Tapera

Pada pertemuan di Kantor BP Tapera di Jakarta Selatan, Yeka menjelaskan bahwa tabungan yang dikumpulkan oleh peserta Tapera yang bukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan dikelola melalui investasi, bukan hilang begitu saja.

Peserta dapat mengambil kembali tabungan tersebut ketika mencapai usia 58 tahun. Namun, dia menyoroti perlunya peningkatan definisi masyarakat berpenghasilan rendah agar cakupan program ini bisa lebih luas.

Yeka juga mengusulkan peningkatan batas gaji MBR menjadi Rp12 juta agar lebih banyak orang bisa menerima manfaat dari Tapera. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut harus dievaluasi lebih lanjut.

Selain itu, Yeka menyarankan agar kebijakan Tapera tidak membebankan pengusaha dengan menanggung sebagian iuran pekerjanya. Menurutnya, konsep Tapera seharusnya didasarkan pada kesadaran pekerja untuk menjadi peserta, bukan kewajiban bagi pengusaha.

Dia yakin bahwa pemerintah akan mendengarkan aspirasi para pengusaha yang merasa kesulitan membayar iuran Tapera bagi pekerjanya, terutama jika usaha mereka tidak memungkinkan untuk melakukannya.

Di sisi lain, Heru Pudyo Nugroho, seorang komisioner BP Tapera, mengungkapkan bahwa implementasi Tapera tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa, sesuai dengan pernyataan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono. BP Tapera sedang berupaya meningkatkan tata kelola dan membangun kepercayaan masyarakat sebelum melanjutkan implementasi program ini.

Terdapat juga beberapa PR yang harus diselesaikan sebelum program ini benar-benar diluncurkan, termasuk memastikan bahwa konsep keadilan dan pemanfaatan program ini dapat dirasakan oleh semua peserta, bukan hanya segmen MBR yang menjadi prioritas, melainkan juga oleh penabung yang lain.