2024-08-24 17:44:29
Theo L Sambuaga (foto: www.beritasatu.com)Rumah sewa dianggap sebagai solusi potensial untuk mengatasi backlog perumahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat dalam membeli rumah menjadi alasan utama munculnya opsi ini. Namun, pandangan berbeda datang dari Theo L Sambuaga, Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman pada era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
Menurut Theo, dari segi ekonomis, biaya sewa rumah tidak jauh berbeda dengan cicilan rumah yang dimiliki. "Sebaliknya, di masa depan, mungkin akan lebih menguntungkan dan mengurangi pengeluaran jika dibandingkan dengan menyewa," ujar Theo dalam acara media gathering Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, dikutip dari laman kompas.com, (22/08/2024).
Dia juga menambahkan bahwa memiliki rumah dapat memberikan rasa tenang bagi pemilik dan keluarganya hingga usia lanjut.
Lebih lanjut, rumah milik dianggap dapat merangsang sektor ekonomi lainnya, seperti pengembang yang terus membangun proyek baru dan penyedia dana yang terus mengalirkan pinjaman kepada nasabah.
"Saya melihat bahwa memiliki rumah itu lebih baik dibandingkan menyewa," tegas Theo.
Sebelumnya, Setyono Djuandi (SD) Darmono, Direktur Utama PT Jababeka (Persero) Tbk, menyatakan dalam acara media gathering di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta pada Rabu (17/7/2024), bahwa pendekatan untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia salah.
Darmono menilai, dengan gaji sekitar Rp5,8 juta hingga Rp10 juta per bulan, sulit bagi seseorang yang baru lulus sekolah untuk membeli rumah dengan harga minimal Rp500 juta di Cikarang. Dia mengusulkan agar pemerintah membangun public housing untuk disewakan, sehingga masyarakat yang belum mampu membeli rumah bisa menyewa.
"Yang diperlukan oleh masyarakat kita adalah Hak Pakai, bukan Hak Milik. Pemerintah seharusnya tidak hanya menjual kepada mereka yang belum mampu," jelas Darmono.
Dia menambahkan bahwa public housing sebaiknya dibangun oleh pemerintah, dan jika melibatkan sektor swasta, harus ada relaksasi bunga pinjaman bank. Konsep ini juga diyakini dapat mendorong industri dalam negeri, misalnya dengan mewajibkan pengembang public housing membeli bahan bangunan dari dalam negeri.
Darmono mengungkapkan harapannya agar konsep ini diterima pemerintah dan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia dan industri kecil.