Krisis Kepemilikan Rumah di Ibukota

2024-06-11 12:50:15

perumahan

Keterbatasan Kepemilikan Rumah

Riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan bahwa meski Jakarta dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan yang mewah, realitasnya jumlah kepemilikan rumah di sana justru tergolong rendah.

Laporan ini, disusun oleh tim peneliti LPEM FEB UI, termasuk Yusuf Sofiyandi Simbolon, Yusuf Reza Kurniawan, Nauli A. Desdiani, dan Firli W. Wahyuputri, memperlihatkan bahwa hanya 56,6% dari penduduk Jakarta yang memiliki rumah, angka terendah di antara provinsi-provinsi di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa sekitar 63% dari total 2,78 juta rumah tangga di Jakarta, atau sekitar 1,77 juta rumah tangga, masih belum memiliki rumah sendiri atau rumah yang layak huni.

Faktor-faktor Penyebab

Tingginya harga sewa rumah di Jakarta menjadi salah satu faktor utama di balik rendahnya kepemilikan rumah di sana. Menurut laporan, biaya sewa rumah di Jakarta mencapai 22,8% dari pengeluaran rumah tangga, yang membuat sulit bagi banyak keluarga untuk menabung atau membeli rumah sendiri. Situasi ini tidak hanya memberatkan pengeluaran bulanan keluarga, tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk memiliki rumah.

Selain itu, pertambahan jumlah keluarga baru dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut berkontribusi pada rendahnya kepemilikan rumah di Jakarta. Keluarga-keluarga ini seringkali memilih tinggal bersama keluarga inti atau di tempat yang kurang layak huni, karena terbatasnya dana yang membuat mereka tidak mampu menyewa atau membeli rumah yang sesuai.

Tingginya biaya hidup di Jakarta juga menjadi faktor penentu, di mana sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam laporan tersebut, tim peneliti LPEM FEB UI menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mencakup penyediaan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau. Solusi atas permasalahan ini menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa perumahan yang layak huni dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Laporan juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pasokan dan permintaan perumahan, serta memastikan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.