Pemenuhan Hak Atas Rumah dan Kritik terhadap Implementasinya

Peran Pemerintah dalam Menyediakan Perumahan 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan perumahan. Salah satu upaya yang diambil adalah melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana sebagian dari gaji pekerja akan dipotong untuk tabungan yang akan membantu pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Defiyan Cori, seorang ekonom konstitusi, mempertanyakan metode yang digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan Tapera. Baginya, penyediaan rumah seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah sebelum menarik iuran dari Tapera. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas dasar untuk rakyatnya.

Menurut Defiyan, hak atas rumah bagi masyarakat seharusnya diwujudkan dengan cara pemerintah membangun rumah terlebih dahulu sebelum meminta iuran dari Tapera. Ia menganggap bahwa hal ini sejalan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan di mana pemerintah membangun sekolah terlebih dahulu sebelum menarik Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Kritik terhadap Kebijakan Tapera

Defiyan juga menyoroti kondisi finansial pekerja yang telah banyak terpotong untuk berbagai iuran dan kebutuhan hidup sehingga mereka jarang memiliki tabungan. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan Tapera harus direncanakan secara matang dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Ia menyarankan bahwa dana untuk membangun rumah seharusnya bisa diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Defiyan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk membangun rumah jika penyediaan rumah memang menjadi kewajiban pemerintah.

Selain itu, Defiyan mengkritik kurangnya keterlibatan stakeholder dan respons negatif dari masyarakat terhadap kebijakan Tapera. Baginya, respons negatif tersebut menunjukkan adanya masalah yang perlu diperhatikan.

Defiyan juga menekankan pentingnya keterwakilan pekerja dan pemberi kerja dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan pelaksanaan Tapera untuk memastikan transparansi. Menurutnya, komite BP Tapera belum mencakup secara memadai semua pihak terkait sehingga masih ada risiko terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana.