Pendapat REI dan Kadin Terkait Program Ambisius Prabowo-Gibran Bangun 3 Juta Rumah

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pemenang Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbagai komitmen yang telah disampaikan oleh pasangan calon ini selama kampanye juga kembali mendapat sorotan, termasuk janji mereka untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat.

Komitmen ini sebelumnya telah diungkapkan oleh Prabowo dalam Debat Kelima Pemilihan Presiden 2024. Saat itu, Prabowo menyampaikan visi dan misi terkait kesejahteraan sosial.

"Dalam masa kepemimpinan kami, kami akan membangun 3 juta rumah bagi mereka yang belum memiliki tempat tinggal. Satu juta di pedesaan, satu juta di daerah pesisir, dan satu juta di wilayah perkotaan," ujarnya pada saat itu.

Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari rencana strategis yang disebut sebagai Strategi Transformasi Bangsa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kesiapan REI Untuk Terlibat dalam Pembangunan

Setelah pernyataan Prabowo tersebut, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Joko Suratno, menyatakan kesediaan pihaknya untuk terlibat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah tersebut. Menurut Joko, REI memiliki kapasitas untuk membangun setidaknya 1,5 juta unit rumah di wilayah perkotaan.

Jumlah 1,5 juta unit rumah tersebut, tambahnya, akan terdiri dari berbagai jenis, termasuk rumah tapak dan hunian vertikal, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik wilayah perkotaan di mana rumah-rumah tersebut akan dibangun. Dalam konteks perkotaan, modifikasi bentuk rumah mungkin diperlukan, yang mencakup kota-kota besar dan kecamatan penyangga di sekitarnya.

Kadin Menekankan Pentingnya Regulasi Kuat 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan perlunya regulasi yang kokoh untuk mendukung program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Regulasi tetap menjadi faktor kunci. Diperlukan perubahan dalam regulasi ini, dari pendekatan konvensional menjadi pendekatan yang lebih inovatif. Ini menjadi tantangan terutama di tingkat birokrasi menengah hingga rendah," ujar Insannul Kamil, Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kadin Indonesia, dikutip dari laman liputan6.com (9/5/2024).

Insannul juga menyoroti wacana tentang pemisahan divisi perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia menilai bahwa diperlukan perubahan tata kelola yang signifikan dari Pemerintah untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah tersebut.

"Wacana tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah. Mengingat target yang semakin besar, kita perlu meningkatkan tata kelola yang ada," ujarnya.

Pemerintah, sementara itu, mengklaim bahwa tren kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah, atau backlog perumahan di Indonesia, semakin menurun. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka backlog rumah menurun dari 10,51 juta unit pada tahun 2022 menjadi 9,9 juta unit pada tahun 2023.