Keterbatasan finansial menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat dalam memiliki hunian. Fenomena ini dipicu oleh harga lahan yang semakin tinggi dan langkanya lahan untuk perumahan karena pembangunan yang pesat. Sebagai akibatnya, harga rumah terus meningkat, menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah sendiri.

Program FLPP sebagai Jalan Keluar Bagi Masyarakat

Namun, ada solusi bagi masalah pendanaan perumahan ini. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk MBR, hak memiliki rumah kini tersedia melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Meski demikian, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 menunjukkan bahwa backlog atau kekurangan hunian masih tinggi. FLPP, sebagai program pemerintah, hadir sebagai upaya untuk menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

Namun, alokasi dana FLPP masih menjadi perhatian, terutama mengingat penurunan anggaran untuk program ini pada tahun 2024.

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, pemerintah akan memperjuangkan peningkatan alokasi dana FLPP pada tahun 2024. Meski begitu, penyesuaian harga rumah subsidi juga menjadi pertimbangan penting mengingat kenaikan harga yang telah terjadi sebelumnya.

Diharapkan, keberadaan FLPP dapat terus memberikan manfaat bagi MBR untuk membeli dan memiliki rumah sendiri, serta dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah backlog perumahan di Indonesia.