Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin atau Gus Imin, merupakan Ketua Umum PKB dan sekaligus Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024. 

Pria kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini merupakan putra dari pasangan Muhammad Iskandar dan Muhassonah yang termasuk dalam keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif di Denanyar.

Cak Imin mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gajah Mada dan melanjutkan pendidikan Magister Ekonomi di Universitas Indonesia. Cak Imin juga menerima Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Airlangga. Cak Imin aktif di organisasi mahasiswa dan menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Yogyakarta 1994-1997. PMII awalnya berdiri di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dan dipenuhi kalangan intelektual-intelektual muda NU yang ingin menyalurkan aspirasi dan memelihara tradisi lokal bangsa.

Karir politiknya dimulai saat menjadi aktivis peristiwa Reformasi 98 dan semakin meningkat saat diangkat menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999-2004. Hingga hari ini, Cak Imin masih menjabat sebagai Ketua Umum PKB sejak tahun 2005, meski sempat digantikan akibat perpecahan internal PKB di tahun 2008.

Sampai hari ini, Cak Imin tercatat pernah menjadi Anggota DPR RI selama empat periode. Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2009. Setelahnya, ia berhasil menaikkan suara PKB dari 5,15 juta menjadi 11,29 juta suara pada Pemilu 2014.

Pengaturan dan pembatasan "outsourcing" Perlindungan TKI di Luar Negeri Meningkatkan angka kursi PKB di DPR

Mencanangkan gerakan stop kekerasan terhadap perempuan dengan menandatangani petisi perlindungan perempuan dan anak di Surabaya. Gerakan ini dilakukan untuk melawan tingginya aksi kekerasan anak di pesantren dan angka pernikahan anak di Jawa Timur.

Mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), menyusul maraknya kasus kekerasan pada Pekerja Rumah Tangga. Cak Imin mendesak pengesahan RUU PPRT terlebih karena sudah dibahas sejak 2004. 

Cak Imin mengangkat isu pemanasan global di Konferensi Perubahan Iklim (UNFCC-COP25) di Madrid, pada 2019. Ia mendorong kontribusi anggaran yang signifikan untuk undang-undang hijau oleh DPR RI. 

Perpecahan dengan Gus Dur di Internal PKB Menolak penunjukan langsung gubernur DKJ Usulan Penundaan Pemilu 2024

Dugaan Kasus Korupsi “Kardus Durian”

• Pada tahun 2011 silam, Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diduga terlibat dugaan korupsi pengucuran dana proyek Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) senilai Rp 1,5 miliar yang ditemukan petugas KPK di sebuah kardus durian. 

• Menanggapi dugaan tersebut, Cak Imin selalu membantah dirinya terlibat dan mengaku tidak tau soal pemberian commitment fee ke anak buahnya dalam proyek tersebut. 

Menilai Pemindahan IKN ke Kaltim Tidak Efektif

• Proyek Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu prioritas andalan Presiden Jokowi dan sudah ada dasar hukumnya untuk tetap dilanjutkan.

• Meski demikian, Cak Imin pernah memberikan pernyataan kontroversial yang menilai pemindahan ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak efektif karena daerahnya masih dipenuhi dengan hutan. Akibatnya, pernyataanya telah memancing emosi dan respon keras dari warga Kaltim.